Menteri ESDM Tolak BBM Naik, Disparitas Harga BBM Masih Tinggi
News Room, Rabu ( 09/01 ) Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II kembali ke satu suara dalam menyikapi kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Berbeda dengan Menkeu Agus Martowardojo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tetap menolak menaikkan harga BBM bersubsidi, meski kouta premiun dan solar tahun ini jebol. Dia beralasan, jika harga BBM bersubsidi naik, efeknya akan sangat besar bagi perekonomian nasional. Jero menegaskan, usul Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan harga BBM apabila kouta tahun ini sebesar 46,01 juta kiloliter terlampaui tidak akan dilakukan, karena pihaknya memikirkan sejumlah dampak lain. “Kami belum ada rencana seperti itu. Urusan kita tidak hanya bagaimana BBM bersubsidi tahun ini cukup,”ujarnya kemarin. Menurut dia, efek kenaikan harga BBM subsidi cukup berat, karena pasti akan mempengaruhi investasi, ekonomi mikro, dan stabilitas ekonomi makro nasional. Karena itu, pihaknya belum bisa membuat keputusan yang sama dengan Kemenkeu. “Harus dipikirkan baik-baik dalam menaikkan BBM. Apalagi, ekonomi kita saat ini masih cukup baik,”tegasnya. Bahkan, kendati harga rata-rata minyak mentah nasional (Indonesia crude price/ICP) melewati patokan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 yang sebesar USD 100 per-barel, hal itu belum membuat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “ICP lewat sedikit tidak apa-apa. Belum akan kami naikkan harga BBM, karena menyangkut banyak hal,”ungkapnya. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng menambahkan, selama disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi masih tinggi, serta pendistribusiannya masih dilakukan dengan sistem terbuka, kuota 2013 yang sebesar 46 juta kiloliter masih mungkin jebol, “Jangan harap tidak akan over kuota,”sebutnya. Solusi satu-satunya adalah disparitas harga itu diperkecil, kemudian pendistribusian dilakukan secara tertutup. Tapi, langkah tersebut membutuhkan keberanian politik, apalagi menjelang Pilpres 2014. “Dengan memperkecil perbedaan harga BBM subsidi dan nonsubsidi saja, penyalah gunaan atau penyelundupan pasti masih ada,”lanjutnya. Dia mencontohkan, apabila perbedaan harga masih Rp. 1.000,00 atau Rp. 2.000,00 per-liter, diperkirakan ada celah sedikit untuk mengambil keuntungan. “Penyelundupan tetap ada, tapi kecil. Tapi, kalau perbedaan harganya Rp. 5.000,00 ketika ditangkap ngeluarin Rp. 1.000,00 masih untung Rp. 4.000,00. Ditengah jalan ditangkap lagi, keluarin Rp. 1.000,00 masih ada Rp. 3.000,00”katanya Ditambahkan Andy, bila pendistribusian BBM subsidi sudah dilakukan dengan sistem tertutup, yakni menggunakan teknologi informasi (IT), diperkirakan konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan supaya tidak over kuota. “Dengan sistem IT, saya yakin bisa tidak over kuota. Bahkan mungkin kadang-kadang bisa under quota,”jelanya. ( JP, Ingun, Esha )
Berita Terbaru
