MENDAGRI MINTA SISKAMLING DIGIATKAN KEMBALI
Sumenep-Infokom News Room : Para Gubernur se Indonesia, Rabu (16/11) kemarin diminta segera menertibkan administrasi kependudukan untuk mencegah ancaman teroris. Imbauan ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri, M. Ma’ruf dalam rapat koordinasi nasional di Kantor Depdagri yang dihadiri semua Gubernur. Mendagri juga minta sistem keamanan lingkungan (Siskamling) digiatkan lagi untuk membantu peran Komunitas Intelejen Daerah (Kominda). Menurut Ma’ruf, yang penting dari siskamling itu adalah masyarakat proaktif untuk melapor ke aparat setempat, ketika mencurigai keanehan-keanehan yang terjadi dilingkungannya. “Imbauan ini kami tegaskan kembali ke seluruh Gubernur, agar bisa disampaikan kepada setiap Pimpinan Daerah dibawahnya�, jelasnya. Soal tertib administrasi, Ma’ruf mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyosialisasikan RUU Kependudukan. “RUU ini segera kita bahas bersama di DPR�, imbuhnya. Ditambahkan, selain untuk memudahkan pemantauan terhadap pergerakan jaringan teror, RUU tersebut diperlukan untuk kepentingan pendataan pemilih dalam Pilkada mendatang. Untuk kedepan, menurut Mendagri, sistem kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga diperbaharui dengan menertibkan regulasi pendataan penduduk. Caranya, menggunakan data base yang akan dibangun melalui data pada instansi terkait. “Jadi, nanti kita berusaha menciptakan sistem, dimana seseorang hanya bisa mempunyai satu KTP�, tandas Ma’ruf. Seseorang yang tinggal di suatu daerah juga akan diperketat, agar melakukan wajib lapor. Ini akan menjadi masukan bagi Komunitas Intelejen Daerah (Komida) untuk melakukan pengawasan. Sementara Komida dikoordinasikan di bawah Gubernur. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Widodo. AS mengatakan, pertemuan dengan Gubernur se Indonesia itu merupakan forum yang disiapkan Depdagri untuk mengomunikasikan koordinasi penangkalan terhadap berbagai ancaman teror, narkoba, dan korupsi. Menurut Widodo, ada peran-peran yang dapat dilakukan pemerintahan daerah. Diantaranya, membangun kesadaran masyarakat untuk concern terhadap pengamanan lingkungan sendiri. “Kita tahu, beberapa pelaku teror mempunyai dua hingga tiga KTP. Karena itu, sistem ini harus benar-benar diperbaiki�, lanjutnya. (JP,Esha)
Berita Terbaru
