Sumenep-Kominfo News Room : Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatang, harus memiliki kemampuan untuk mengontrol politik uang yang mungkin terjadi, baik dalam pemilihan umum anggota legislatif maupun eksekutif, sebab tantangan terbesar yang akan mengganggu kualitas pemilu mendatang, adalah praktek politik uang dan tidak lagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif. Demikian disampaikan koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki di Jakarta, Rabu (04/07) menanggapi proses seleksi anggota KPU yang sedang berlangsung. Menurut Teten, kualitas Pemilu amat ditentukan oleh kinerja KPU. Sementara dari pengalaman Pemilu, KPU ternyata tidak cukup mampu menangkal praktek politik uang yang terjadi, ini terlihat dari sejumlah praktek dana-dana kampanye ilegal yang ternyata pada saat itu tidak diketahui KPU. “Padahal, praktek politik uang membuat yang dipilih dalam pemiliu adalah wakil uang maksudnya yang punya uang banyak, akan punya kemungkinan lebih besar untuk menang. Ini amat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kata Teten. Sementara Ray rangkuti dari Lingkar masyarakat Madani menuturkan, Anggota KPU sebaiknya juga memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal-hal yang bersifat teknis seperti tata cara penentuan daerah dan penetapan pemilih. Sebab kejadian selama ini menunjukkan, masalah itu yang menonjol dalam Pemilu atau Pilkada. ( KCM,Ong )