KPPS Persoalkan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah Teladan
Sumenep-Kominfo News Room : Sekelompok mahasiswa yang berada dibawah naungan Kelompok Peduli Pendidikan Sumenep (KPPS) melakukan aksi unjuk rasa disela-sela kegiatan Dinas Pendidikan pada acara pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi di Kampus Universtitas Wiraraja Sumenep, Senin pagi. (04/06) Dalam orasinya tersebut mahasiswa mempersoalkan pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas teladan, sebab mereka menilai kegiatan tersebut sebagai serimonial belaka. Koordinator Lapangan (Korlap) mahasiswa Moh. Tobri mengatakan, instasi terkait dalam menentukan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas itu yang sangat penting, yakni soal penempatan tugas guru di wilayah Kabupaten Sumenep, sebab terkesan mayoritas guru berkwalitas dan berprestasi bertugas di wilayah daratan, sedangkan lembaga pendidikan di pedesaan dan kepulauan sangat minim. Akibat tidak meratanya penempan tugas guru berwkaitas dan berprestasi, kata Moh. Tobri, pendidikan di Desa dan kepulauan jauh ketinggalan. Selain itu pihaknya juga mengharapkan fungsi Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang saat ini berubah menjadi Kepala UPTD di Kecamatan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Ditempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, H. Moh. Ra’is, S.Pd, M.Si dihadapan para mahasiswa mengatakan, pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan kegiatan itu sebagai bentuk penghargaan kepada Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas yang berprestasi. Terkiat dengan pemerataan penempatan tugas, pihaknya memnag sangat kesulitan, mengingat Kabupaten Sumenep masih kekurangan guru. Menyingung lemahnya pengawasan terhadap guru, H. Moh. Ra’is menuturkan, keberadaan tenaga pengawas di Kecamatan juga sangat kurang, sedangkan berdasarkan aturan, semestinya satu pengawas mengawasi 10 hingga 15 orang guru. Akibat kekurangan tenaga pengawas, saat ini masih ada Kecamatan yang tidak memiliki pengawas. H. Moh. Rais menambahkan, kendati pemerintah daerah kekurangan tenaga pendidik, namun tetap memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan, diantaranya perluasan akses, peningkatan mutu dan pengembangan manejemen. ( Yasik, Esha, Soek )
