Kondisi Perempuan Indonesia Masih Perlu Perhatian Khusus
News Room, Senin ( 21/11 ) Kondisi perempuan di Indonesia masih memerlukan perhatian khusus, karena perempuan masih menjadi obyek tindakan kekerasan ditengah-tengah masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP saat kunjungan kerja di Sumenep, Senin (21/11) mengatakan, kenyataan dan data menunjukkan kondisi perempuan memang menjadi tindakan kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, penelantaran dan eskploitasi yang bisa menimbulkan dampak luar biasa dalam kehidupan, baik pada korban, keluarga dan masyarakat. Secara umum, persoalan kekerasan perempuan tersebut, penyebabnya antara lain, masih rendahnya bidang hukum dan politik, dan masih rendahnya pendidikan dan kesehatan perempuan. ”Untuk itu, kami harapkan Pemerintah Daerah, penegak hukum, organiasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua pihak, baik pemerintah daerah untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, termasuk meminimalisir tindakan kekerasan pada kaum perempuan di masyarakat,”tegasnya. Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan, kedudukan dan peran perempuan di Indonesia, walaupun telah diupayakan 2 dasawarsa, hasilnya belum memadai dan menggembirakan, karena pendekatan pembangunan belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Daerah dalam menyusun program kegiatannya juga mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan, agar ada kesetaraan. ”Bahkan dalam menyusun program, dari awal juga melibatkan kaum perempuan,”ungkapnya. Ditempat yang sama, Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si mengungkapkan, sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan partispasi perempuan dalam pembangunan, telah membentuk struktur organisasi daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB). ”Peran perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumenep, baik pemerintahan dan politik memang masih rendah. Buktinya, data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan sebanyak 3.497 orang, dan PNS laki-laki sebanyak 8.477 orang. Dari 3.497 PNS perempuan itu diantara 3 orang menduduki jabatan, yakni 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Camat, dan 1 Orang Kabag Hukum. Sementara di politik yang duduk di kursi DPRD Sumenep dari jumlah 50 orang, hanya ada 3 orang perempuan yang ada di wakil rakyat tersebut,”imbuhnya. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
