• ADMIN
• 30-11-2004
• 551 Kali

KETUA DPRD TAK YAKIN ADA PEJABAT DEKATI ANGGOTA PANSUS

Sumenep-Infokom News Room : Berbeda dengan pengakuan Ketua Fraksi Amanat Rakyat (FAR), Malik Effendi, SH yang menyatakan ada sejumlah pejabat yang melobbynya terkait pembahasan restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Ketua DPRD Sumenep, KH. Drs. Busyro Karim, M.Si ketika ditanya wartawan termasuk News Room tentang sinyalemen adanya upaya-upaya pejabat yang mendekati anggota Panitia Khusus (Pansus) terkait pembahasan restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sumenep, malah menyatakan tidak yakin. “Saya tidak yakin kebenaran berita itu, karena toh seandainya itu ada, Pansus bukan merupakan satu-satunya kekuatan di DPRD”, tandas KH. Busyro Karim, seraya menambahkan, yang berperan dalam pembahasan restrukturisasi kelembagaan Pemkab, selain Pansus masih ada Komisi, Fraksi dan Pimpinan Dewan yang akan berfikir rasional. Namun demikian, KH. Busyro Karim menganggap wajar pembicaraan soal person yang ada di Eksekutif. Oleh karenanya kata KH. Busyro, pihaknya menekankan pembahasan tentang restrukturisasi kelembagaan Pemkab Sumenep haruslah rasional. “Berbicara soal pemerintahan yang profesional, salah satu cirinya adalah rasional yang berarti harus kembali ke aturan yang ada atau kita bisa memasukkan ciri-ciri kedaerahan dalam Peraturan Daerah”, jelasnya. Ketika ditanya apakah dirinya melihat adanya kekhawatiran dikalangan Eksekutif ? Terhadap pertanyaan itu, KH. Busyro menyatakan wajar dan manusiawi jika ada kekhawatiran soal itu. “Justeru saya melihat, betapa repotnya Bupati Sumenep saat menghadapi hal ini semua. Siapapun yang Bupati, pasti akan berfikir panjang tentang hal ini, karena menyangkut beberapa hal termasuk nasib personnya”, imbuhnya. Dalam masalah restrukturisasi kelembagaan itu, lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah Braji ini, pihaknya berfikir jangka panjang untuk menghasilkan maksimalisasi fungsi, sesuai aturan yang ada dan hasilnya akan dirasakan dalam waktu yang panjang pula oleh masyarakat, dalam bentuk peningkatan public service. “Nantinya, urusan apapun jadi tidak berbelit-belit, koordinasi antar lembaga akan lebih mudah, karena lebih sedikit”, urainya. Bagaimana kalau benar, ternyata pejabat melancarkan “serangan” terhadap anggota Pansus khususnya ? “Kita akan melakukan antisipasi, karena para Pimpinan Dewan menjadi bagian dari Pansus, dalam arti bisa memberikan masukan untuk menghasilkan struktur kelembagaan yang terbaiki buat masyarakat”, pungkasnya tegas. ( Tin, Esha )