Kesembilan Kalinya Pemkab Sumenep Raih Opini WTP
Media Center, Selasa ( 26/05 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Pemkab Sumenep meraih prestasi ini merupakan kesembilan kalinya secara berturut-turut meraih predikat WTP, semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim mengatakan, WTP LKPD adalah hasil kerja keras dan sinergitas di jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi, sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah.
“Kami mengharapkan seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun,” kata Wakil Bupati seusai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2025, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (26/05/2026).
Seluruh pimpinan perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin termotivasi untuk giat bekerja membangun Kabupaten Sumenep, sehingga apapun penghargaannya tidak sekadar sebuah prestasi semata.
Penghargaan ini mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berkomitmen membawa Kabupaten Sumenep semakin baik dalam rangka meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami bertekad untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” jelasnya.
Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dan bersinergi dengan elemen di daerah, untuk melaksanakan program pembangunan, sehingga manakala ada temuan catatan harus melakukan perbaikan.
“Seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem keuangannya yang terbaik demi membangun Kabupaten Sumenep, karena manakala ada rekomendasi BPK RI hendaknya menjadi komitmen pimpinan OPD dan ASN untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Wabup KH. Imam Hasyim. ( Yasik, Fer )
