KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UKP3R SUDAH DIBEKUKAN
Sumenep-Kominfo News Room : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Muzadi, Sabtu kemarin mengatakan, bahwa Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang dipimpin Marsillam Simandjuntak sudah dibekukan. Pembekuan itu dilakukan setelah Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menolak keberadaan UKP3R tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat lalu di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta. "Wapres tadi cerita, lembaga itu dibekukan. Sampai kapan, ya Wapres hanya menyatakan itu tidak jalan lagi. Saya tidak dengar kalau dikatakan dibubarkan. Respon saya, saya hanya bilang ya syukurlah. Itu yang disampaikan. Masa saya tidak percaya kalau itu diceritakan sendiri oleh Wapres," ujar KH. Hasyim Muzadi dalam konperensi pers, seusai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di kediaman dinas di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pernyataan UKP3R dibekukan ini lebih tegas diterima pers, setelah sehari sebelumnya sama sekali tidak ada yang secara tegas menyebutkan keberadaan UKP3R pasca pertemuan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng dalam keterangan pers, seusai pertemuan Presiden dan Wapres hanya menyebutkan, bahwa Presiden menjelaskan kepada Wapres tentang UKP3R dan tidak ada perubahan tugas-tugas Wapres dan para Menteri. Adapun Jusuf Kalla yang didesak pers seusai membuka Rapat Koordinasi Teknis Partai Golkar mengakui, bahwa UKP3R tidak dibutuhkan lagi untuk koordinasi tugas pemerintahan, karena sudah ada Kabinet. Pengurus Partai Golkar yang mendapat penjelasan dari Wapres juga hanya menyatakan UKP3R "diendapkan", karena Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 itu terlanjur diteken Presiden. KH. Hasyim Muzadi dalam pertemuan dengan Wapres, menyatakan, UKP3R memang tidak diperlukan karena sudah ada pembagian tugas di Kabinet. UKP3R merupakan kerancuan sistemik dan lemahnya kepemimpinan Presiden Yudhoyono. "UKP3R merupakan kebijakan ’miring’. Presiden menganulir sebagian tugas menteri, tanpa melakukan resufle kabinet," jelas KH. Hasyim Muzadi. Dalam pertemuan selama hampir satu jam itu, Wapres dan Ketua PB-NU mendiskusikan berbagai masalah, di antaranya soal penanganan Poso dan UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak. ( KCM, Esha )
Berita Terbaru
