News Room, Senin ( 16/04 ) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abdullah menegaskan, Kepala Daerah tidak boleh sesuka hati mengganti pejabat di daerahnya. Menurut Azwar, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, pergantian Kepala Daerah tidak berarti pejabat lain di lingkungan Pemerintah daerah juga harus ganti. “Reformasi birokrasi menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Bersih dari KKN dan pengaruh politik. Jadi, jangan ada lagi ganti Kepala Daerah, (terus) ganti semua pejabat yang ada,”tegas Azwar dalam keterangan persnya, Sabtu (14/04). Lebih lanjut, Azwar mengatakan, setiap tahun terdapat 3 juta pencari kerja. Sementara itu, 20 juta lainnya mengantri lowongan pekerjaan. Azwar mengingatkan, birokrat berkewajiban untuk menggali potensi, guna menyediakan lapangan kerja. “Jangan kita berpikir dan dipersempit pengertiannya, bahwa kalau tidak jadi PNS, berarti belum kerja,”pinta menteri yang juga politikus PAN itu. Dia menambahkan, PNS bukanlah tempat penampungan pencari kerja, “Mendset masyarakat kita harus diubah, bahwa PNS bukanlah pekerjaan satu-satunya. Banyak sekali pekerjaan yang lebih menjanjikan. Bahkan, yang paling bagus menjadi wirausaha. Saya dulu juga menjadi wirausaha. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi menteri. Saya hanya kerja, kerja dan kerja. Alhamdulillah, kerja keras mengantarkan saya seperti ini,”bebernya. ( JP, Esha )