KEBERSIHAN LINGKUNGAN MERUPAKAN KEWAJIBAN BERSAMA
Sumenep-Infokom News Room : Wakil Bupati Sumenep, Drs. H. Moch. Dahlan, MM ketika memimpin rapat tentang persiapan penilaian kebersihan melalui Adipura tahun mendatang bersama Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dilingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep di Graha Arya Wiraraja Kantor Bupati Sumenep, Senin (19/12) mengatakan, untuk menciptakan kebersihan lingkungan yang merupakan suatu kewajiban kita bersama, perlu digalakkan lagi dengan mengajak peran serta semua komponen masyarakat termasuk para aparatur negara. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati, karena selama ini masalah penanganan kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan sudah banyak terabaikan, sehingga kondisinya akan mengarah pada persoalan yang memprihatinkan. Sementara itu Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Sumenep, Drs. Ec. Mukhtar Sidik, MM ketika dikonfirmasi News Room mengatakan, untuk tahun 2005 ini Kabupaten Sumenep gagal meraih penghargaan Adipura, meski beberapa tahun silam dalam pelaksanaan kegiatan Adipura ini, Kabupaten Sumenep sudah 2 kali meraih penghargaan Adipura tersebut. Namun demikian, kendati gagal meraih penghargaan Adipura itu, Sumenep masih diatas 4 Kabupaten lainnya di Madura. Buktinya, Kabupaten Sumenep yang termasuk kategori Kota Kecil memperoleh 71 point. Mengingat kegiatan Adipura ini sudah menjadi salah satu program pemerintah pusat, pihaknya meminta semua komponen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, utamanya bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan contoh yang baik tentang kebersihan. Menyoal gagalnya Kabupaten Sumenep meraih penghargaan Adipura itu, karena kurangnya sosilaisasi kepada masyarakat. Mukhtar Sidik mengatakan, pihaknya selama ini sudah melakukan sosislaisasi ketingkat bawah, bahkan dalam sosilaisasi itu tidak hanya masalah kebersihan lingkungan saja, melainkan sosialisasi tentang tambang galian C hingga persoalan gender. Mukhtar Sidik menambahkan, kegiatan Adipura kali ini sepenuhnya berada dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup, disamping itu Tim Penilai juga berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sebab melibatkan semua instansi, baik itu dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. ( Yasik, Esha )
Berita Terbaru
