JATIM DAPAT KUCURAN RP. 667 JUTA UNTUK PENYULUH PERTANIAN
Sumenep-Infokom News Room : Dalam APBN 2006, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana sebesar Rp. 667 juta per-bulan untuk kegiatan penyuluh pertanian di Jawa Timur. Alokasi dana itu dihitung mulai Januari 2006 dengan melibatkan 2.668 orang, di mana masing–masing mendapat Rp. 250 ribu/ bulan. Kepala Subdin Penyusunan Program Pertanian Dinas Pertanian Prop Jatim, Ir Kusdirianto saat ditemui di ruang kerjanya Jl. Achmad Yani, Kamis (02/03), mengatakan, pemberian dana tersebut dilakukan untuk penataan ulang (revitalisasi) serta mengaktifkan kembali petugas penyuluh pertanian Kabupaten/Kota di Jatim. Karena sejak Otonomi Daerah digulirkan, penyuluh pertanian tidak aktif. “Dengan diaktifkan kembali diharapkan akan tercipta keseragaman visi, misi dan persepsi dalam membangun masyarakat tani yang sejahtera dengan ditopang pola ekonomi kerakyatan yang tangguh,� ujarnya. Menurutnya, penyelenggaraan penyuluhan ini memang diperlukan, mengingat kondisi lembaga penyuluhan dan Sumberdaya Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini masih kurang memadai serta masih adanya wilayah binaan pertanian yang masih didasarkan pada administrasi pemerintahan desa. Pihak Pemprop Jatim mengharapkan kepada pemerintah pusat segera mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) penyuluhan pertanian di DPR RI pada komisi IV yang diusulkan pada pertengahan Oktober 2005 lalu segera disyahkan. Selain itu, pengembangan SDM bagi penyuluh lapangan dapat dilakukan dengan menggelar pelatihan. “Hal ini penting, karena selama ini pelatihan yang diikuti para penyuluh masih tergantung pada program tertentu, sehingga penyuluh tidak terlatih secara merata dan berkesinambungan,� tambahnya. Kusdirianto menambahkan, strategi yang paling tepat untuk penyuluhan pertanian ke depan adalah memaksimalkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai basis pertanian tingkat kecamatan dengan menata program penyuluhan yang bersifat partisipatif, sehingga diharapkan tim penyuluh dapat menjadi pemasok ide bagi petani sesuai dengan komoditi unggulan daerah setempat. Saat ini, kondisi BPP sangat banyak yang terlantar sehingga perlu dana untuk renovasi kembali, setiap BPP diperkirakan menelan dana sebesar Rp. 4,5 juta hingga Rp. 5 juta. Sehingga jumlah seluruhnya menelan kurang lebih Rp. 7,5 miliar. Berdasarkan data, Jatim memiliki 651 kecamatan. Dimana BPP berjumlah 467 lembaga dengan status 162 bangunan dalam kondisi rusak, 212 BPP berstatus sewa dan 93 BPP yang masih ditampung di kantor kecamatan. Dari jumlah ini, jika tiap kecamatan memerlukan satu BPP, maka di Jatim masih diperlukan 184 lembaga BPP lagi. Sedangkan kelompok tani sebagai lembaga nonformal penyuluhan, tercatat sebanyak 28.606 kelompok yang terbagi dalam empat klasifikasi, yaitu kelompok pemula (10.657), kelompok lanjut (14.525), kelompok madya (3.223) dan kelompok utama sebanyak 201 kelompok tani. Guna mendorong kegiatan penyuluh pertanian, Dinas Pertanian Jatim akan mengadakan pelatihan yang bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Balong Gebang Nganjuk Jatim. ( Info Jatim, Esha )
Berita Terbaru
