HUT SATPOL PP KABUPATEN SUMENEP
[ Kantor Satpol PP | tahun 2006 ] Setiap tanggal 03 Maret Satpol PP. Kabupaten Sumenep merayakan HUT . Satpol PP lahir pada Tahun 1950 . Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahu 1999 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf d dan f Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan Peraturan Perundang - undangan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Pasal 120 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman serta Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah (ymn)
