Media Center, Senin ( 30/10 ) Pada H-1 Hari Jadi Ke 748 Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dikepung dua demo, yakni dari Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten setempat, Senin (30/10).
Mereka menagih janji politik Bupati dan Wabup, Busyro-Fauzi terkait jargon Menata Kota Membangun Desa. Termasuk juga program wirausaha muda dan transparansi anggaran.
“Kedatangan kami ke sini untuk menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupat. Pada saat kampanye mereka mempunyai program salah satunya Menata Kota Membangun Desa. Tapi hingga sekarang, mana buktinya,”kata Korlap Aksi Gempar, Mahfud, Senin (30/10).
Program Menata Kota Membangun Desa itu hanya isapan jempol, sementara realisasinya tidak ada. Buktinya, banyak Desa yang belum berdaya secara ekonomi. Meskipun sudah ada Desa yang melakukan pembenahan, karena adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan Pemerintah Daerah sendiri kurang memerhatikan. Bahkan condong mengabaikan pendampingan.
“Akibatnya, DD dan ADD dimanfaatkan sembarangan, tidak sesuai dengan tujuan utama pembenahan Desa itu sendiri. Padahal, mestinya ada pendampingan dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan DD dan ADD,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, terkait dengan pembangunan Desa, Pemerintah Daerah telah melakukan pendampingan pengelolaan DD dan ADD dengan cara adanya Sistem Keuangan Desa (siskeudes).
“Desa juga diminta untuk mengalokasikan dana dari DD atau ADD untuk pembentukan BUMDes. Dengan adanya BUMDes itu nanti, masyarakat bisa berkembang secara ekonomi,”papar Yayak.
Bahkan Asisten Ekonomi dan Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Sumenep, Heri Koentjoro juga mengatakan, terkait dengan program wirausaha muda, pemerintah telah menetapkan prosedurnya. Bahkan pemerintah siap membantu wirausaha muda hingga pemasaran hasil produksinya. ( Nita, Esha )