Hari Ini Finalisasi RPP Honorer Jadi Pegawai Negeri Sipil
News Room, Selasa ( 21/02 ) Perjuangan tak kenal lelah para guru honorer mengalami titik terang. Hari ini, Selasa (21/02) 10 wakil para guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diundang dalam finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan guru honorer di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Ketua Umun PGRI, Sulistyo mengatakan, kesediaan Kemen PAN-RB mengajak perwakilan guru honorer untuk membahas finalisasi RPP harus disambut baik, sebab itulah kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Jika hari ini, finalisasi RPP rampung, drafnya bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Setneg), yang selanjutnya RPP ini akan dibawa di forum rapat terbatas, yang akan diikuti oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Setneg. “Tidak perlu menunggu sampai April,”ujar Sulisyo. Sebelumnya memang sempat beredar kabar, bahwa Kemen PAN-RB memasang target finalisasi RPP pengangkatan honorer pada April 2012 mendatang. Hal ini justru menambah kegelisahan puluhan ribu tenaga honorer ditanah air, kondisi itu pulalah yang memici para guru honorer menggelar demo di depan Istana Negara, Senin kemarin (20/02). Sulistyo mengungkapkan, aksi demo ribuan guru itu benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa, sebab RPP ini sejatinya bisa disahkan pada 2009. Ditambahkan, bahwa penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Ironisnya, ada seorang Menteri yang justru menyalahkan guru honorer. “Masak pantas ada Menteri yang ngomong siapa suruh jadi honorer, sudah tahu gajinya Rp. 200.000,00 per-bulan”. Namun, Sulistyo mewanti-wanti nama Menteri yang bersangkutan tidak disebutkan. Mentri tadi, kata Sulistyo, menggunjing para guru honorer tidak memposisikan dirinya layaknya buruh industri. Pada intinya guru merupakan sebuah profesi. Jadi para honorer tidak perlu menuntut upah layaknya buruh pabrik. Aksi Demo tersebut berakhir, setelah perwakilan mereka diterima oleh Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. Dengan adanya sinyal positif ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah untuk bersikap lebih berani. Salah satunya, dengan tidak mau diperalat oleh oknum tertentu untuk menyetor sejumlah uang. Dia juga menjelaskan, pangangkatan ini murni rencana negara dan tidak dipungut biaya. “Meski yang datang itu tim sukses Bupati atau Walikota, jangan mau memberi uang,”ujarrnya. Selama ini ada laporan dari sejumlah daerah, bahwa honorer diminta Rp. 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama mereka akan dicoret. ( JP, Esha )
Berita Terbaru
