News Room, Selasa ( 11/03 ) Harga sembilan bahan pokok (sembako) khususnya minyak goreng (migor) curah di wilayah kepulauan melampaui batas kewajaran, karena harga migor di kepulauan Kangayan dan Sapeken kini telah menembus Rp. 20.000,00 per-liter. Padahal, sebelumnya hanya berkisar antara Rp. 10.000,00 hingga Rp. 11.000,00 per-liter. Demikian diungkapkan Badrul Aini, anggota DPRD Sumenep Asal kepulauan Sapeken. Badrul menerangkan, tingginya harga migor curah tersebut dikeluhkan oleh masyarakat kepulauan, namun masyarakat kepulauan tetap nekat membeli migor tersebut untuk mencukupi kebutuhan dapur. “Migor itu memang merupakan kebutuhan pokok yang mau tidak mau harus dibeli untuk keperluan dapur, walaupun harganya terus meroketâ€,ujarnya. Badrul menambahkan, dengan tingginya harga migor curah, pedagang mensiasati sistem penjualannya dengan ditampung dalam sebuah botol ukuran 500 cc seharga Rp. 10.000,00. Badrul mengaku prihatin terhadap tingginya harga migor tersebut, padahal selama ini masyarakat kepulauan terkenal sebagai daerah yang memproduksi migor lokal. “Tingginya harga migor curah di kepulauan itu menjadikan catatan tersendiri dalam sejarah, seharusnya harga migor curah di kepulauan tidak menjulang tinggi seperti saat ini yang telah menembus Rp. 20.000,00 per-literâ€, tegasnya. Berdasarkan pantuan News Room, kenaikan harga juga terjadi pada cabe lokal dari Rp. 12.000,00 hingga Rp. 15.000,00 per-kilogram, naik menjadi Rp. 14.000,00 hingga Rp. 20.000,00 per-kilogram. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag) Kiabupaten Sumenep, Ir. Budi Dadik, MM mengakui, jika harga sembako terus berfluktuasi baik, sehingga pihaknya berharap kepada masyarakat, agar bersikap tenang dan cukup bijak menggunakan keuangannya. â€Belanjakan saja keuangan yang ada sesuai kebutuhan, jangan berbelanja yang berlebihan, tapi harus ada saving cost atau biaya yang diselamatkan, karena saya analisa kenaikan harga akan terus terjadi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM)â€, ujarnya. Budi Dadik menjelaskan, untuk mengatasi kenaikan harga migor tersebut, pemerintah pusat memang merencanakan bakal menggelar operasi pasar murah, namun mekanisme pelaksanaannya masih akan dibicarakan dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur, sehingga belum ada kepastian mengenai jadual pelaksanaan operasi pasar murah tersebut. ( Nita, Esha )