Harapkan Pilkades Serentak Tahap II Lebih Sukses
News Room, Senin ( 02/09 ) Dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap II yang akan digelar serentak pada 3 oktober 2013 mendatang, diperlukan persiapan sejak dini, sehingga pelaksanaan Pilkades Tahap I yang sudah sukses, bisa lebih dikembangkan dan lebih berhasil dalam pelaksanaan Pilkades serentak Tahap II ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. Hadi Soetarto, M.Si, Senin (02/08) kepada wartawan usai mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumenep, berharap, persiapan yang dilakukan, seperti koordinasi dari seluruh komponen, termasuk dari petugas keamanan dan panitia di masing-masing Desa sangat penting dilakukan. “Jadi, mulai dari rapat koordinasi panitia pelaksana di bawah hingga kesiapan penjaringan bakal calon, harus betul-betul dilalui dengan baik, sehingga tidak ada persoalan yang berarti di kemudian hari,”ujarnya. Meskipun diakui mantan Kepala Bappeda Sumenep ini, berdasarkan pengalaman Pilkades serentak tahap I, harus semakin ditingkatkan menjadi lebih baik pada pelaksanaan Pilkades Serentak Tahap II. Bahkan terkait dengan petugas keamanan dan termasuk persiapan biaya Pilkades serentak tahap II yang juga dianggarkan penambahannya pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Sementara Kepala Badan Pemerintahan Desa Sekdakab Sumenep, Moh Ramli, S.Sos, M.Si mengakui persiapan pelaksanaan Pilkades serentak yang tinggal sebulan lagi, memang perlu kesiapan dari semua pihak, termasuk petugas pengamanan di 25 Desa, 2 Desa diantaranya sisa Pilkades Tahap I yang akan melaksanakan Pilkades serentak di Tahap II. Yakni 11 desa di daratan dan 14 desa dikepulauan. Dari PAK kami ajukan penambahan Rp. 125 juta untuk penambahan pengamanan dari Kepolisian dan TNI, yang total biaya dengan persiapan dan pelaksanaan Pilkades sebesar R. 2.800.000.000,00. Termasuk dana bantuan kepada masing-masing Desa sebesar Rp. 5 juta, dan Rp. 1 juta untuk biaya persiapan oleh BPD. “Selebihnya untuk biaya pelaksanaan Pilkades diserahkan ke masing-masing Desa sesuai dengan kebutuhan dan harus dimusyawarahkan di Desa,”pungkasnya. ( Ren, Esha )
