Di Negara Manapun Jangan Paksakan Demokrasi
News Room, Kamis ( 23/04 ) Republik Indonesia merasa yakin bahwa upaya mempromosikan demokrasi, utamanya di negara-negara Asia Afrika harus dilakukan dengan cara-cara yang baik.
Demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar, apalagi dari mereka yang hanya pandai mengecam. Demokrasi justru harus muncul dan berasal dari lokalitas setiap negara yang menerapkannya.
Penegasan itu disampaikan Ketua Tim Pembahasan Substansi Konferensi Asia Afrika tingkat pertemuan pejabat senior (SOM) yang juga Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Yuri Thamrin, Rabu (22/04).
“Upaya untuk mempromosikan demokrasi harus dilakukan melalui pendekatan konstruktif, setiap negara saling bekerja sama untuk memberikan bantuan teknis terkait peningkatan kemampuan yang ada,”ujar Yuri.
Informasi yang diperoleh Media Center (MC) Sumenep, issue demokrasi yang dirumuskan dalam salah satu dokumen keluaran Konferensi Asia Afrika (KAA) kali ini diarahkan pada pentingnya seluruh negara anggota KAA mempromosikan demokrasi.
Namun, disebutkan bahwa demokrasi yang dimaksud tidak dibatasi dalam pemahaman tertentu karena tidak ada model tunggal demokrasi.
Disepakati pula bahwa upaya penguatan demokrasi harus dilakukan lewat proses dialog dan kerjasama diantara negara-negara anggota KAA.
Perumusan issue demokrasi dalam rancangan dokumen keluaran KAA mendapat respon positif dari Menteri Luar Negeri Nigeria, Aminu Bashir Wali.
Menurutnya, terdapat banyak perkembangan sejak KAA pertama pada tahun 1955, termasuk dalam hal penerapan promosi demokrasi.
“Tentunya isi (salah satu dokumen) Pesan Bandung yang akan diadopsi sekarang akan disesuaikan dengan berbagai kemajuan yang telah kita capai,”ujar Wali.
Issue demokrasi juga menjadi perhatian dalam pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.
Kedua pemimpin itu menyepakati upaya penguatan komitmen bersama Jepang-Indonesia, yang salah satunya terkait issue demokrasi. ( Esha, Fer )
Berita Terbaru
