• ADMIN
• 25-06-2007
• 501 Kali

Bursa Kerja Di Luar Negeri Diadakan Hingga Kecamatan

Sumenep-Kominfo News Room : Selama ini, lowongan kerja di luar negeri tak pernah diumumkan langsung kepada masyarakat. Calo atau tekong dan perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)-lah yang selalu mendapatkan informasi tersebut. Mulai awal Juli 2007, pembatasan informasi peluang kerja di luar negeri itu akan dibuka untuk umum. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan membuka bursa kerja luar negeri di 5 Kabupaten/Kota di 3 Propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat menjelaskan, selama ini bukan hanya informasi tentang pekerjaan, calon tenaga kerja juga tidak bisa mengakses langsung, biaya yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Agar kondidi itu tidak berlarut-larut, BNP2TKI yang berwenang sebagai pelaksana regulasi penempatan TKI, bakal memberlakukan kebijakan baru. “Kami akan membuka job fair luar negeri hingga ke Kecamatan-kecamatan,” katanya, setelah mengikuti sebuah diskusi tentang TKI di Plaza Semanggi, kemarin. Lebih jauh, pria berkacamata itu mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan peraturan tentang bursa kerja tersebut. “Mudah-mudahan peraturannya bisa selesai bulan ini, sehingga mulai awal Juli 2007, bursa lowongan kerjanya sudah bisa kami buka,” jelasnya. Bila tidak ada aral melintang, Jumhur berjanji membuka job fair luar negeri itu di daerah kantong TKI. “Kami akan memprioritaskan Kota Malang, Madiun, Boyolali, Sukabumi, dan NTB pada tahap awal”, ungkap mantan Ketua Serikat Pekerja itu. Dalam bursa kerja tersebut, kata Jumhur, juga akan dijelaskan detail biaya yang dibutuhkan untuk bekerja pada posisi-posisi yang ditawarkan. Jumhur menjamin tak akan ada PJTKI atau calo yang ikut dalam pemeran tersebut. “Informasi yang kami berikan nanti adalah murni informasi yang didapatkan dari Kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri”, tegasnya. Sebab, kalau calo atau PJTKI diikutkan, jelas Jumhur, hal itu akan menimbulkan potensi pungutan liar sebelum calon TKI diberangkatkan. ( JP, Esha )