News Room, Jumat ( 09/12 ) Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-68 tahun 2016 dengan agenda Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Launching Sistem Pelayanan Komunikasi Masyarakat Hak Asasi Manusia (SIMAS HAM) bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (08/12) kemarin.
Bupati Sumenep menerima anugerah tersebut karena Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki upaya dalam membina dan mengembangkan Kabupaten setempat menjadi Kabupaten yang peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2015.
Penghargaan itu berupa Piagam, diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., Ph.D kepada Bupati Sumenep bersama 228 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., Ph.D., dalam sambutannya mengatakan, bahwa Peringatan HAM se-Dunia ke-68 Tingkat Nasional ini mengambil tema : Harmoni dalam hak asasi manusia, Kesetaraan dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia. Kegiatan tersebut menjadi kanal untuk menginformasikan peningkatan jumlah Kabupaten/Kota dalam pencapaian implementasi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang rencana Nasional HAM Periode 2015-2019 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2013 tentang penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM.
Yasonna juga menyampaikan, Kemenkumham sebagai alat Pemerintah yang bertugas dalam memantapkan dan memastikan terlaksananya Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di negara tercinta ini, serta mengajak seluruh lapisan Pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam mewujudkan hak asasi manusia.
Sementara Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, menyatakan pesan Menkumham agar Pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, akan terus diupayakan di Kabupaten Sumenep.
“Sebab, pemerintah harus dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan memberikan jaminan perlidungan kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ungkap Bupati mengutip pesan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, melalui Kemenkumham tersebut.
Sementara Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-68 kali ini, ada beberapa kegiatan utama yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah yakni yang pertama Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk penyebarluasan tentang pelaksanaan HAM (P5HAM) yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dan Gubernur Jawa Timur. Sedangkan yang ke dua yaitu Penganugerahan Penghargaan Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kemenkumham yang Kabupaten/Kota di Wilayahnya memenuhi kualitas sebagai Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia.
Sekedar diketahui pada peringatan HAM kali ini yang memperoleh Penghargaan meningkat 70 persen dibandingkan dengan tahun lalu (2015). Tahun kemarin sebanyak 138 Kabupaten/Kota dari 29 Provinsi di Indonesia yang memperoleh Penghargaan Peduli HAM. Tahun 2016 kali ini, meningkat menjadi 228 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia yang mendapat Penghargaan Peduli HAM.
Sedangkan 9 Provinsi lain yang mendapat Penghargaan Peduli HAM adalah Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Sementara 12 Kanwil yang memperoleh Penghargaan karena mendorong lebih dari 50 persen Kabupaten/Kota di Wilayahnya menjadi Kabupaten/Kota yang peduli HAM adalah Kanwil Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalbar, Sulut, Jabar DIY, DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan NTB.
Bahkan, dikatakan Menkumham, bahwa pada tahun 2017 yang akan datang nanti penilaian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM akan menggunakan mekanisme penilaian baru sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM, yakni dengan kriteria baru untuk menyempurnakan kriteria sebelumnya. ( Hms, Ren, Fer )