BMKG Minta Pemkab Sumenep Tingkatkan Mitigasi Terhadap Bencana Alam
Media Center, Sabtu ( 03/04 ) Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan meningkatkan mitigasi bencana kepada masyarakat dalam rangka mewaspadai potensi dan risiko terjadinya bencana alam terutama gempa dan tsunami.
”Kami menyampaikan ke Bupati hasil analisis BMKG bahwa perlunya dilakukan mitigasi bencana di Kabupaten Sumenep, agar masyarakat tetap mewaspadai dan secara mandiri mampu mengurangi risiko terjadinya gempa dan tsunami, dengan menyelamatkan diri ke daerah yang dianggap aman,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat, Prof. Dr. Ir. Dwikorita Karnawati saat bersilaturahim dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, SH, MH di Ruang VIP Rumah Dinas (Rumdis) Bupati, Sabtu (03/04/2021).
Mitigasi bencana perlu dilakukan karena hasil analisis BMKG di Kabupaten Sumenep, kemungkinan terburuk berpotensi terjadi bencana alam selain angin puting beliung juga bencana gempa dan tsunami, sehingga pemerintah daerah perlu mitigasi bencana.
“Menurut perhitungan kami (BMKG) tsunami di Kabupaten Sumenep tertinggi air laut sekitar 3 meter, dan yang perlu diwaspadai datangnya air laut ke daratan begitu cepat, sehingga kalau menunggu sirene terlambat, jadi inilah pentingnya seluruh pihak atau tim di daerah menyosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya.
Dwikorita Karnawati menyatakan, pemicu Kabupaten Sumenep berpotensi terjadi bencana alam gempa dan tsunami, akibat dampak patahan yakni patahan kambing posisinya di sekitar pulau Sumenep, patahan flores yang posisinya di utara Flores sampai Bali dan tumpukan lempeng subduksi posisinya di selatan Jawa.
“Yang perlu diwaspadai adalah patahan kambing jika terjadi gempa berpotensi tsunami yang ketinggian air mencapai 3 meter, sedangkan flores dan tumpukan lempeng dampaknya tidak berbahaya, karena ketinggian air laut tidak lebih dari 1 meter,” terangnya.
Sementara, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH, MH mengungkapkan, kajian yang dilakukan BMKG merupakan informasi penting dalam menghadapi bencana, mengingat Kabupaten Sumenep meliputi kepulauan yang jumlahnya sebanyak 126 pulau.
“Analisis BMKG menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, agar bencana alam itu tidak berdampak besar kepada masyarakat, sehingga penting edukasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.
Yang jelas pihaknya mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan untuk mengantisipasi bencana, supaya masyarakat secara mandiri siap siaga ketika di daerahnya terjadi bencana alam.
“Meksipun kami (Pemkab Sumenep) tidak mengharapkan bencana alam terjadi di daerah, tetapi pemerintah daerah ingin bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana, sebagai upaya mengurangi dampak dan risikonya,” pungkas Bupati Achmad Fauzi. ( Yasik, Fer )
Berita Terbaru
