Berharap Segera Ada Koordinasi Tentang Teknis Distribusi Raskin
News Room, Senin ( 19/12 ) Terkait dengan persoalan program raskin yang banyak dikritik kalangan masyarakat, terkait dengan ide Gubernur Jatim yang melarang Bulog melakukan import beras untuk kebutuhan masyarakat miskin itu, hingga berujung pada distribusi raskin yang tidak bisa dilakukan ke masyarakat, hingga saat ini mendapat respon dari Bupati Sumenep, Drs. KH. Busyro Karim, M.Si. Kepada sejumlah wartawan usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Sumenep, Senin (19/12), mengungkapkan, persoalan Raskin tersebut hendaknya dapat dilihat dari persoalan teknisnya, sehingga perlu ada solusi yang terbaik untuk melaksanakan program Raskin tersebut, dan jangan pada persoalan idenya. “Jadi bagaimana secara teknis pelaksanaan program raskin itu bisa dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dan juga berdampak bagus terhadap kehidupan para petani khususnya di Jatim,”ujarnya. Sebab, ide itu keluar bukan tanpa alasan yang jelas, namun melalui hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jatim. Dan selama ini terdapat sebelas daerah di Jatim yang terjadi surplus. Sehingga, ada ide untuk membantu para petani agar Bulog menghentikan inpor beras dari Vietnam itu dan membeli beras dari petani. Karena itu, tegas KH. Busyro, pihaknya berharap semua pihak dapat bersabar untuk menunggu pembenahan secara teknis. Dan berharap pada pihak Bulog dan Gubernur Jatim segera bisa melakukan koordinasi, bagaimana bisa ada langkah secara teknis dalam pelaksanaan penyaluran Raskin yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sebelumnya Gubernur Jatim, Suekarwo menolak beras impor dan menilai alasan Bulog menjadikan beras impor untuk masyarakat miskin dinilai mengada-ada. Pasalnya, jumlah beras milik petani masih melimpah. Di sejumlah daerah kini masih dalam masa panen, seperti Mojokerto, Kediri, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan dan wilayah lainnya di Jawa Timur. Sementaranya kenyataannya hingga saat ini Bulog belum melakukan langkah itu dengan alasan sejumlah Bulog mengalami kendala dalam penyerapan beras dan gabah milik petani karena harga di pasaran lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah (HPP). ( Ren, Esha )
Berita Terbaru
