Batik On The Sea Tanpa Dana APBD Kabupaten Sumenep
Media Center, Minggu ( 25/02 ) Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si mengatakan, pelaksanaan Batik On The Sea sebagai rangkaian kegiatan Kunjungan Wisata Sumenep 2018, tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep 2018.
“Saya tegaskan meski dana pelaksanaan Batik On The Sea cukup besar, namun sumber dananya bukan dari APBD Kabupaten Sumenep, melainkan dari pihak ketiga yang ikut berpartisipasi mendukung dan mensukseskan program pemerintah daerah itu.” tutur Bupati pada acara Dialog Kepariwisataan dengan tema "Meneguhkan Arah Pariwisata Sumenep" di Pantai Lombang Kecamatan Batang-batang yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep, Minggu, (25/02).
Bupati menyatakan, dana pelaksanaan Batik On The Sea berasal dari perbankan di Kabupaten Sumenep termasuk juga BUMN dan BUMD, karena itu pihaknya mengajak semua pihak dan kalangan jurnalis yang bertugas di Kabupaten Sumenep, untuk mendukung dan berpartisipasi mensukseskan program tahun Kunjungan Wisata.
Itu dilakukan karena untuk mensukseskan program wisata di Kabupaten Sumenep perlu melibatkan semua pihak termasuk jurnalis, dengan mengadakan berbagai kegiatan sebagai upaya mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten setempat.
“Saya optimis semua elemen masyarakat dan jurnalis di Kabupaten Sumenep mampu menggelar kegiatan untuk mendukung tahun Kunjungan Wisata, meskipun sumber dana kegiatan tidak melalui APBD seperti pelaksanaan Batik On The Sea itu.” imbuhnya.
Bupati mengungkapkan, Kunjungan Wisata Sumenep 2018 bukanlah tujuan melainkan sebagai pintu gerbang pengelolaan wisata secara profesional dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu diharapkan bentuk dukungan insan pers dalam pengembangan wisata baik promosi pariwisata, kontribusi pemikiran konstruktif wisata di masa depan dan kontribusi dalam pengembangan investasi di Kabupaten Sumenep.
“Saya harapkan pers juga bisa menarik investasi di Sumenep, karena pengelolaan pariwisata, tidak mungkin seluruhnya menjadi beban pemerintah daerah. Keberhasilan pengelolaan pariwisata daerah, memerlukan sinergitas dan dukungan semua pihak, pengusaha, akademisi, tokoh agama khususnya kalangan media yang memiliki peran besar dalam memajukan pariwisata daerah.” pungkasnya. ( Yasik, Fer )
