APBD 2006 DIHARAPKAN LEBIH KEDEPANKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Sumenep-Infokom News Room : Tingginya anggaran yang digunakan bagi kepentingan aparatur pemerintah dalam APBD 2005 kemarin, ternyata mendapat perhatian khusus dari kalangan Pemuda Sumenep. Terbukti, para pemuda yang bernaung dibawah bendera Ngadhe’ Sode’ Parjuga (NSP), BEM STKIP, PMII, BEM STIKA, BEM UNIJA dan LAKPESDAM NU, Kamis (12/01) menggelar Hearing dengan Assisten Keuangan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumenep, di ruang rapat Assiten Keuangan dan Pembangunan. Hearing tersebut juga dihadiri Plt Assisten Administrasi dan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumenep. Juru bicara para pemuda yang tergabung dalam Koalisi untuk Keadilan Anggaran (KKA), Yanuar Herwansyah ketika ditemui News Room usai acara mengatakan, kedatangannya ke Kantor Pemkab ini, tidak lain untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena, menurut Yanuar, setelah pihaknya melakukan tinjauan ulang terhadap APBD 2005, ternyata anggaran untuk pendidikan dan kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk aparatur pemerintah. Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten, agar APBD 2006 ini, lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, Yanuar berharap, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan itu, lebih besar 20 persen dari pada anggaran untuk aparatur pemerintah. Sementara itu, Assisten Keuangan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumenep, Ir. H. Soengkono Siddik, S.Sos, MM ketika di temui News Room, usia hearing menyatakan, pihaknya menyambut positif, tindakan yang dilakukan Koalisi untuk Keadilan Anggaran, yang menginginkan transparansi anggaran. H. Soengkono menerangkan, sebenarnya pihaknya sudah transparansi mengenai anggaran, namun untuk APBD 2006, masih belum bisa dipaparkan, karena masih dalam proses, yang saat ini masih membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kemudian penyusunan Arah Kabijakan Umum (AKU), dan dilanjutkan kepada pembahasan RAPBD. H. Soengkono mengaku berterima kasih atas masukan tersebut, karena dengan adanya masukan semacam itu, pihaknya bisa lebih mengontrol secara rinci penggunaan APBD 2006 nanti. Dan pihaknya membantah, kalau penggunaan anggaran aparatur pemeritnah lebih besar dibandingkan anggaran publik. Karena, penggunaan anggaran itu sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditetapkan, yang juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
