Anggota DPRD Sumenep Temukan Kejanggalan Kinerja PT. Sumekar
News Room, Senin ( 02/07 ) Pengecekan terhadap kinerja PT. Sumekar Line, yang membawahi kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan II, oleh anggota DPRD bersama jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sumenep, menghasilkan sebuah kejanggalan. Diantaranya, jumlah karyawan yang mencapai 100 orang, dan docking kapal setiap bulan Oktober membutuhkan dana senilai Rp. 500 juta per-kapal. Salah satu anggota DPRD Sumenep, Badrul Aini mengaku heran dengan sistem administrasi yang selama ini dijalankan PT. Sumekar Line. “Hasil pertemuan dengan Bupati Sumenep beserta jajaran eksekutif lainnya, memang ditemukan kejanggalan ditubuh PT. Sumekar Line, yang sangat tidak masuk akal. Masak karyawan sampai mencapai 100 orang dan dana docking tiap bulan Oktober Rp. 500 juta per-kapal,”kata Badrul, dikantor DPRD Sumenep, Senin (02/07). Menurut Badrul, kejanggalan tersebut ternyata baru diketahui oleh semua pihak, sebab PT. Sumekar Line tidak pernah memberikan laporan pada Pemkab Sumenep, terkait neraca keuangannya. “Jangan kami, toh Bupati sendiri kaget dengan temuan itu. Memang diakui dalam pertemuan kemarin, bahwa selama ini PT. Sumekar Line tidak pernah melaporkan hal tersebut pada Pemkab Sumenep,”terangnya. Banyaknya persoalan ditubuh PT. Sumekar Line, Badrul berharap, ada kebijakan dari pemimpin Sumenep, untuk melancarkan kembali transportasi laut jalur Kalianget-Kangean dan Sapeken. Karena, akibat tidak berangkatnya kapal DBS, warga kepulauan Kangean dan Sapeken, menumpuk di Pelabuhan Kalianget serta Pelabuhan Batu Guluk, Kangean. “Dan, dalam pertemuan itu, direncanakan kapal DBS I akan diberangkatkan kembali melayani jalur Kalianget-Kangean. Sekarang jajaran eksekutif masih menghitung berapa biaya operasional yang dibutuhkan dalam sekali beroperasi,”ujarnya. Sebelumnya, Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten akan tetap menggunakan kapal DBS dalam pelayaran lintasan Kalianget-Kangean dan Sapeken. “Kapal DBS akan tetap kami pakai. Dan, kami akan siapkan dana subsidi sebesar Rp. 409 juta. Tapi, itu masih sebatas usulan dan menunggu persetujuan dari DPRD Sumenep,”ungkapnya. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
