News Room, Rabu ( 30/11 ) Anggaran pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep, pada tahun 2011 sangat minim, sebesar Rp. 10,9 milyar. Direktur RSUD Sumenep, dr. Susianto, M.Si menjelaskan, dana pelayanan kesehatan Rp. 10,9 miliyar itu, dianggarkan di APBD Rp. 6 milyar dan sisanya Rp. 4,9 milyar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2011. “Anggaran pelayanan kesehatan untuk keluarga tidak mampu yang disediakan pemerintah kabupaten Sumenep memang mencukupi, tapi sangat berat. Sehingga, kami mensiasati pasien itu disesuaikan dengan asal usulnya, yakni membedakan pasien jamkesmas dan jamkesda. Itu yang kami kawal,” kata dr Susianto, di RSUD Sumenep, Rabu (30/11). Jika melihat besaran anggaran kesehatan, kata Susianto, tidak bisa mencukupi kebutuhan. Karena, tingginya jumlah pasien dari keluarga tidak mampu. “Mestinya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu dianggarkan antara Rp.14 hingga Rp. 15 milyar, sehingga lagi-lagi kami harus pandai mensiasati penggunaan anggaran tersebut. Kami sempat konsultasi pada rumah sakit di Jawa Timur, diantaranya Lamongan, dan Nganjuk, ternyata mereka kewalahan mengatasi pasien tidak mampu, mengingat anggaran yang sangat minim,”terangnya. Menurut dr. Susianto, hasil pengamatan yang dilakukannya, kewalahan rumah sakit dalam menangani pasien tidak mampu dengan keterbatasan anggaran, dikarenakan mereka tidak bisa mengatur keuangan tersebut. “Untuk itu, kami sangat hati-hati menggunakan anggaran pelayanan kesehatan dari APBD, agar semua pasien keluarga tidak mampu bisa terkover,”ungkapnya. Susianto menambahkan, pihaknya yakin anggaran kesehatan akan cukup hingga akhir tahun 2011, dengan mengandalkan bantuan dari APBN selama tri wulan terakhir ini, sebesar Rp. 1,3 milyar. “Mudah-mudahan anggaran dari pusat segera turun, guna mengatasi pasien yang masuk ke RSUD Sumenep, dari keluarga tidak mampu,”pungkasnya. ( Nita, Esha )