News Room, Selasa ( 14/05 ) Tindakan anarkis oleh kelompok geng motor di sejumlah daerah yang mengakibatkan korban luka, bahkan meninggal dunia, dinilai penyebabnya adalah minimnya lapangan kerja diberbagai daerah. Salah seorang anggota DPR-RI asal Sumenep, MH Said Abdullah menyatakan, ulah anarkisme geng motor di sejumlah tempat itu merupakan korban dari Pemerintah Daerah yang kurang memberikan kebijakan untuk menambah lapangan kerja hingga mengurangi pemuda pengangguran. “Anarkisme geng motor itu disebabkan, karena mereka pengangguran, tidak punya pekerjaan, sehingga berkumpul dalam geng motor dan prilakunya mengganggu orang lain. Itu disebabkan karena lapangan kerja yang sedikit, padahal pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada daerah,”katanya. Menurut anggota dewan yang juga mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur Jatim di pemilihan Gubernur tahun 2013 ini, untuk menekan prilaku anarkisme geng motor itu, pemerintah daerah bisa menyiasati dengan berbagai kegiatan yang bisa mengasah keterampilan para pemuda seperti pelatihan yang sifatnya bisa merubah pemikiran pemuda. Pelatihan tentang menambah keahlian pemuda harus ditingkatkan guna menciptakan lapangan kerja dimasa yang akan datang. “Pemerintah juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengasah keahlian dan kemampuan pemuda. Sebab, kami yakin mereka yang tergabung dalam geng motor itu karena tidak mempunyai keahlian selain geng. Mari kita bersama-sama selamatkan mereka,”paparnya. Selain meningkatkan lapangan kerja, pemerintah daerah juga harus memberi fasilitas bagi pemuda untuk berkreasi seperti lapangan balapan sepeda untuk menyalurkan hobi mereka. “Dengan adanya lapangan balap sepeda, mereka lebih terorganisir guna dilakukan pembinaan. Geng motor itu merupakan penyakit kronis, pemerintah harus melakukan pendekatan bagi para geng motor itu,”terangnya. Said berharap, pemerintah daerah bisa memberikan instrumen baru bagi penganggunan dengan cara memperbanyak pelatihan dan tempat pemuda untuk berkreasi. “Pengangguran harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Beri mereka tempat untuk berkreasi, sehingga tidak melakukan hal yang merugikan orang lain,”ungkapnya. ( Nita,Esha )