Sumenep-Infokom News Room : Puluhan aktivis, yang tergabung dalam ALPII (Aliansi Pemuda Islam Indonesia) Cabang Sumenep, Jum’at pagi (30/09), sekitar pukul 09.00 WIB, kembali melakukan demo di Gedung DPRD, terkait penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang direncakan naik per-1 oktober 2005. Koordinator Lapangan (Korlap) ALPII, Rosi Zamuranu menuturkan, aksi ini merupakan kedua kalinya yang dilakukannya untuk menolak kenaikan harga BBM. Karena, pihaknya merasa khawatir, aspirasi kali pertama yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu, tidak disampaikan ke Pemerintah Pusat oleh Anggota Dewan, mengingat hingga saat ini pihaknya tidak mendapat kabar, apakah aspirasinya itu diterima atau ditolak. Rosi menerangkan, aksi ini memang dilakukan, untuk meminta bukti kongkrit kepada anggota Dewan, bahwa aspirasinya benar-benar disampaikan ke Pusat atau tidak. Ketika disinggung, bagaimana kalau BBM tetap dinaikkan oleh pemerintah?, Rosi mengatakan, pihaknya akan tetap berjuang menolak kenaikan tersebut, bagaimanapun caranya. Bahkan, pihaknya nekad tidak akan pulang, sebelum aspirasinya dijwab oleh Pemerintah Pusat, melalui DPRD Sumenep. Mahasiswa Alumni Universitas Gajayana Malang ini juga mengancam, apabila tuntutan atau aspirasi ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Pusat, maka pihaknya meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusup Kalla, untuk turun dari jabatannya. Karena, pihaknya menilai, dengan kenaikan BBM, berarti Pemerintahan di bawah SBY dan JK, sudah gagal mencapai cita-cita mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan, Rosi juga mengancam, jika tidak ada jawaban yang kongkrit dari Pemerintah Pusat mengenai penolakan kenaikkan harga BBM ini, maka ALPII tidak segan-segan akan mengkonsolidasikan ke bawah, untuk tidak lagi percaya kepada Pemerintah Pusat, dan melakukan pembangkangan secara nasional. Setelah melakukan aksi di depan Gedung DPRD itu, sekitar 15 menit kemudian, akhirnya 5 perwakilan ALPII tersebut diperkenankan menyampaikan aspirasinya di ruang Komisi B, yang diterima langsung Anggota Komisi B, Hasmi Basyir dan Ir. Bambang Prayogi. Dalam tatap muka tersebut, ALPII mendesak, untuk meminta bukti konkrit, bahwa aspirasinya sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Karena itu, Hasmi Basyir mempersilahkan ALPII untuk mengecek langsung ke Pusat, dengan menggunakan fasilitas Fax, untuk meminta duplikat surat pemberitahuan yang dilayangkan anggota Dewan, tentang penolakan BBM tersebut. Setelah merasa puas, akhirnya para aktivis ALPII undur diri dari gedung DPRD Sumenep secara tertib dan aman. ( Nita, Im )