Sumenep-Infokom News Room : Puluhan pemuda yang bernaung di bawah bendera ALPII (Aliansi Pemuda Islam Indonesia) Cabang Guluk-guluk, Selasa (27/09) melakukan demo di Gedung DPRD Sumenep. Aksi tersebut, untuk menolak kenaikan harga BBM terhitung 1 Oktober mendatang. Sambil membawa poster bertuliskan “Turunkan harga BBM, Pak Presiden, pikirkan nasib rakyat bawah, BBM naik rakyat tercekik, DPR jangan main mata dan BBM naik, Madura lepas dari Jakarta�. Aksi itu juga diwarnai dengan orasi, yakni menolak atas dinaikkannya harga BBM, menuntut kepada Pemerintah Pusat untuk mengembalikan lagi subsidi atas Bahan Bakar Minyak (BBM), sebab BBM adalah tulang punggung standart perekonomian masyarakat. Kemudian, mereka juga menuntut Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla untuk turun langsung ke bawah, melakukan pembacaan yang realistis, objektif dan bijaksana. Selanjutnya para pendemo tersebut, juga menghimbau kepada DPRD Sumenep, agar menyampaikan kepada Pemerintah Pusat akan kondisi riil masyarakat bawah. Bahkan, dalam orasinya, mereka mengancam, jika tuntutan rakyat tidak didengarkan, maka pihaknya akan melakukan GERBAH (Gerakan Rakyat Bawah) dengan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan Mogok Nasional, guna memperlihatkan keberatan dan kesengsaraan rakyat, atas naiknya harga BBM. Aksi demo itu berlangsung sekitar 30 menit, karena Wakil Ketua DPRD Sumenep, bersama Komisi A dan B mempersilahkan 3 perwakilannya untuk menyampaikan aspirasinya. Ketika dikonfirmasi News Room, Koordinator Lapangan (Korlap) ALPII, Rosi Zamuranu mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat bawah, bahwa dicabutnya subsidi BBM akan berakibat kepada dinaikkannya harga semua kebutuhan pokok tanpa terkendali, yang nantinya berimbas kepada masyarakat bawah. Rosi menilai, berdasarkan realitas yang ada, dengan dinaikkannya harga BBM, tidak akan menambah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bawah, melainkan akan menimbulkan kesengsaraan. Rosi menyatakan, meskipun dirinya sadar, bahwa harga BBM di Indonesia paling murah se dunia, namun pihaknya tetap menolak dinakkannya harga BBM itu, karena kenaikan tersebut dianggap terlalu tinggi dan masyarakat dirasa belum siap dengan kenaikan mencapai 80 prosen. Rosi menjelaskan, seharusnya pemerintah pusat sebelum menaikkan harga BBM, selayaknya mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur di bawah dan kesiapan masyarakat menghadapi kenaikan BBM. Rosi menambahkan, setelah itu dilakukan, barulah harga BBM dinaikkan, secara bertahap, bukan dengan spontanitas naik 80 prosen. Karena, kenaikan itu sangat membebani masyarakat bawah. (Nita,Esha)