Alokasi Program Pendidikan Perlu Pengawasan Semua Komponen
News Room, Jum’at ( 04/09 ) Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan di berbagai lembaga, baik negeri maupun swasta, dengan berbagai programnya mendapat simpati anggota DPRD Sumenep, Drs.H. Ach. Fauzi Hasyim. Menurutnya, semua program itu bagus, namun tetap harus dimbangi dengan komitmen bersama, khususnya para penerima program serta aparatur pemerintah dibawah. Sebab, jika tidak tegas, politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) ini, khawatir malah menyuburkan tindakan korupsi serta berbagai penyelewengan program, yang ujung-ujungnya merugikan keuangan negara, yang notabene adalah uang rakyat. Karena itu, program yang dilaksanakan harus diiringi dengan pengawasan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya dan masyarakat sendiri. “Untuk melaksanakan program itu diperlukan transparansi dari sisi anggaran, perencanaan hingga pelaksanaannya. Misalnya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh lembaga SD dan MI, semua mekanisme harus dilaksanakan secara transparan dan melibatkan semua yang terkait, seperti guru, Komite Sekolah, wali siswa dan masyarakat,†ujar Fauzi Hasyim. Bahkan, dalam pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan dan dibicarakan bersama. Sebab, indikasi yang terjadi selama ini banyak para Kepala sekolah enggan melibatkan pihak-pihak terkait yang seharusnya juga perlu tahu soal kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Sehingga, apabila ada persoalan dikemudian hari dapat dicarikan solusi terbaik. Yang dikhawatirkan selama ini menurut Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang ini, yakni perilaku menyimpang yang dilakukan secara berjama'ah. Sehingga, memang sengaja disetting oleh oknum tertentu untuk bermain. Dengan cara melakukan langkah-langkah yang menguntungkan diri sendiri, secara sembunyi-sembunyi, yang akhirnya terkuak setelah diketahui oleh masyarakat. Untuk menghilangkan cara-cara seperti itu diakui Fauzi memang sulit. Sebab, biasanya dilakukan secara rapi dan sulit dibuktikan secara hukum. Sebab, permainannya tidak dengan cara terang-terangan, namun dengan melakukan transaksi dibelakang layar. Misalnya dengan melakukan pengkondisian terhadap pengadaan alat kelengkapan sekolah dan sebagainya. Yakni, dengan perolehan persentasi dari pembelian perlengkapan sekolah tersebut. Jika memang dilakukan transparan dan betul-betul nantinya tetap dipergunakan untuk kepentingan sekolah menurut Fauzi tidak masalah. Namun, jika hanya dinikmati sendiri maka akan terjadi ketidakpercayaan pihak lain dan jelas sudah merupakan bentuk perilaku penyimpangan. ( Ren, Adjie )
Berita Terbaru
