10 Calon Komisioner KIP Sumenep Jalani Fit And Proper Tes
News Room, Kamis ( 28/02 ) Sebanyak 10 peserta calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumenep, Kamis (28/02) pagi, mengikuti fit and proper tes (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi A DPRD setempat, dengan melibatkan pihak akademisi. Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Rukminto, SH menjelaskan, sesuai data yang ada, dari 10 calon komisioner KIP itu, sebagian ada yang aktif dipartai politik. “Tapi kami akan seobjektif mungkin dalam meakukan penilaian terhadap 10 calon KIP. Semua data kami jadikan acuan menentukan pilihan nantinya, termasuk hasil fit and proper tes ini,”kata Rukminto, Kamis (28/02). Menurut politisi partai Golkar itu, sesuai aturan rekrutmen komisioner KIP, setiap calon boleh dari unsur mana saja termasuk aktifis parpol dan advokad. Sebab yang menjadi kriteria untuk menentukan calon menjadi komisioner KIP itu tergantung dari kemampuannya. “Tidak masalah mereka aktif di partai, yang jelas kalau sudah terpilih menjadi komisioner KIP, harus benar-benar konsentrasi pada jabatan barunya (anggota KIP). Karena, KIP di Sumenep ini merupakan lembaga baru dan kinerjanya harus maksimal,”terangnya. Salah satu kriteria yang akan menjadi pertimbangan, kata Rukminto adalah disiplin keilmuan secara formal, sebab disiplin keilmuan akan sangat berpengaruh terhadap proses kinerja anggota KIP tersebut. Tugas komisioner KIP tersebut berkaitan dengan logika hukum yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan, seperti sengketa informasi yang sering terjadi di daerah. “Dari 10 orang itu hanya 3 orang yang sarjana hukum dan itu akan menjadi pertimbangan juga bagi kami. Tapi bukan berarti dia (sarjana hukum) otomatis mempunyai kemungkinan besar masuk, kami lihat dulu kemampuan mereka,”ungkapnya. Rukminto menegaskan, semua keputusan 5 dari 10 orang yang akan menjadi komisioner KIP itu berada ditangan Komisi A. Keputusan itu akan diambil Komisi A dengan cara pleno komisi, bukan ditentukan dengan cara voting. “Keputusan lima dari 10 yang akan menjadi komisioner KIP yang akan melalui rapat pleno komisi itu diperkirakan dalam waktu 2 hingga 3 hari kedepan sudah bisa diumumkan,”pungkasnya. ( Nita, Esha )
Berita Terbaru
